Daerah Bangkrut karena PNS

Sudah lama, memang, APBD tidak bisa diandalkan dalam pembangunan daerah. Kalau lembaga kajian fitra menguak persentase tinggi (60-83 %) APBD untuk gaji pegawai. Ini hanya menggarisbawahi dengan garis yang lebih tebal. Bahkan, dikhawatirkan ada daerah yang "bangkrut" karena ongkos gaji PNS melebihi kekuatan APBD. Sudah lama komposisi APBD memang seperti itu. daya ungkit untuk pembangunan langsung sangat sedikit. Tetapi, dari sudut pandang optimis, kalau gaji yang diterima PNS kemudian dibelanjakan untuk menambah perputaran uang daerah, bisa saja ini menjadi pengungkit tidak langsung pembangunan juga.

Sebelum kajian yang dilakukan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (fitra) itu, sorotan serupa sudah banyak dilakukan. Negara memang tidak bisa mengelakdari kewajiban membayar PNS. Termasuk intensif seperti gaji ke-13 yang belakangan senter diberitakan. Pejabat Politik yang menduduki Pimpinan di daerah wajib menerima beban ini. Kalau kreatif, Pejabat itu akan tetap bisa berinovasi di tengah keterbatasananggaran. Caranya, membuat sektor-sektor unggulan demi memicu perkembangan daerahnya.

Banyak kepala daerah yang tidak hanya berhenti mengeluhkan APBD yang kecil. Pada 13 Juli nanti difestivalkan aneka inovasi daerah dalam Otonomi Award ke-10. sebelumnya di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan sudah berlangsung Otonomi Award juga bulan lalu. Kepala daerah memang harus menjadi leader dalam inovasi. para PNS, di tengah kritikan atas produktivitasnya, memang banyak juga yang berfikir inovatif. Namun, kuda penarik untuk perubahan tetap harus ada pada diri para bupati atau walikota. Dimanapun di Indonesia, inovatif atau tidaknya masih sekitar 70% tergantung ke pada kepala daerah. Jadi, kalau ada daerah yang tidak inovatif, berarti kepala daerahnya hanya menerima keadaan atau sekadar menikmati kekuasaan.

Para pegawai negeri memang agak sulit diharapkan menjadi agen kemajuan. Pola rekrutmennya masih belepotan kecurangan dan belum sepenuhnya menerapkan merit system. padahal, beban APBN untuk mereka kian berat. badan kepegawaian negara (BKN) menyebut PNS berjumlah 3.725.311 orang (2006), 4.067.201 orang (2007), 4.083.360 orang (2008), 4.524.205 orang (2009), dan 4.598.100 orang (2010). Tahun ini diangkat 300 ribu sampai dengan 350 ribu PNS. artinya, jumlah PNS kian melejit berikut dengan ongkosnya di APBN dan APBD. pada tahun 2007, PNS menyerap Rp.90,43 triliun atau 17,91 % APBN. Tahun ini naik menjadi Rp.180,82 triliun atau 21,61% dari belanja di APBN. Jatah PNS ini jauh lebih tinggi daripada untuk infrastruktur yang berkisar Rp.100 triliun.
Melihat angka-angka itu memang bisa mumet. terlebih, anggaran untuk PNS itu jelas terserap semua. Sebaliknya, untuk pembangunan, sering seret penyerapannya. tetapi, kita tidak boleh pesimistis. PNS memang harus tetap digaji dan diberi insentif, tetapi mereka harus di beri indeks prestasi dibanding beban anggaran. Bagaimana caranya?. Para ahli di Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mestinya bisa menjawab.( sumber surat kabar harian Sumatera Ekspress 07-06-2011)

PT. Multidaya Prima Elektrindo

Perusahaan Terbatas Multidaya Prima elektrindo adalah perusahan yang bergerak di bidang energy tepatnya Pembangkit listrik bertenaga mesin gas. PT.Multidaya Prima Elektrindo beroperasi sejak pertengahan tahun 2008 dan diresmikan oleh walikota Palembang H. Edy Santana Putra tepatnya pada tanggal 29 Juli 2008. Mesin yang dipakai adalah mesin keluaran negara Finlandia yaitu "WARTSILA". Mesin ini berkapasitas 6 MW, PT. Multidaya Prima Elektrindo memakai mesin Wartsila 2 buah berarti Pembangkit ini berkapasitas 12MW. Pembangkit ini dikenal dengan sebutan PLTMG Sako mungkin dikarenakan letaknya dan pendistribusiannya di kawasan Sako dan sekitarnya. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG ini diharapkan bisa mengurangi depisit listrik di palembang khusunya kawasan sako yang mana kota palembang sendiri depisit daya sekitar 42MW.
Dalam peresmian beroperasinya PLTMG, General Manajer PT.PLN Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (WS2JB) M Sulastyo mengatakan, perusahaan listrik swasta hanya mampu menyumbang daya kecil, yakni tak lebih dari 2 MW. Meski demikian, ia menyambut baik dengan beroperasinya pembangkit ini.